Pekanbaru - Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Riau meminta agar jatah mobil dinas baru berjenis New Nissan X-Trail untuk segera diserahkan oleh Biro Perlengkapan Pemerintah Provinsi setempat karena mereka belum menggunakan kendaraan operasional sejak dilantik 6 September 2014.

"Kita berharap kalau memang ada mobil itu, sebaiknya diserahkan cepat. Nanti bisa juga digunakan oleh kawan-kawan ketika ada undangan ke daerah pemilihan atau turun sosialisasi," kata salah satu pimpinan AKD dalam hal ini Ketua Komisi C Aherson di Pekanbaru, Jumat.

Ke-20 mobdin yang menurutnya untuk pimpinan AKD itu terdiri dari 10 Ketua dan Wakil Ketua Komisi, delapan Ketua Fraksi, dan masing-masing satu Ketua Badan Kehormatan dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sedangkan empat pimpinan DPRD dan 41 anggota menggunakan mobdin bekas mantan dewan periode sebelumnya.

Dia mengatakan penyerahan segera mobil dinas itu perlu difasilitasi oleh Sekretaris Dewan DPRD Riau. Hal itu, kata dia, karena Sekwan tugasnya membantu untuk memperlancar kegiatan-kegiatan anggota dewan.

"Dialah yang mewakili Pemprov di sini seperti administrasi, berita acara, dan penyerahan itu disiapkan oleh Sekwan. Mereka berkoordinasi dengan Pemprov Riau. Mungkin dengan bagian perlengkapan, sekda, atau yang berwenang memutuskan di situ," lanjutnya.

Oleh karena itu, dia meminta agar koordinasi sekwan dengan pemprov harus lebih intens. Apalagi, katanya, dikabupaten/kota sudah banyak yang mendapat mobdin meskipun DPRD Riau tidak bisa memaksa, tapi tentu tidak mungkin DPRD tidak punya kendaraan operasional.

Terkait itikad dari Pemprov Riau untuk memberikan mobdin, Aherson mengatakan responnya bagus karena peraturan memperbolehkan pinjam pakai. Terlebih lagi dengan sistem itu, DPRD tidak punya hak milik dan semua biaya operasional, bahan bakar, dan lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan, tidak negara.

"Pada prinsipnya menurut saya, sepanjang mobil itu bisa dipertanggungjawabkan secara fisik dan keuangan, saya rasa tidak ada masalah. Kan tidak ada juga larangan karena anggaran mobdin disesuaikan dengan keuangan daerah," ucapnya, dikutip Antara.

DPRD Riau sendiri pada periode ini berjumlah 65 orang. Pada awal setelah pelantikan, pimpinan beserta anggota diketahui akan mendapatkan mobdin baru beserta pegawai pemprov lainnya dengan total anggaran Rp70 miliar.

Namun karena kritikan publik dan alasan nomenklatur itu dibatalkan. Akhirnya diputuskan sebagian menggunakan mobil mantan dewan sebelumnya yang hanya berjumlah 55 orang. Sebanyak 45 anggota gunakan bekas, sedangkan 20 pimpinan AKD dijanjikan mobdin baru.  (cr01/ant)