JAKARTA - Jelang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak, Partai Golkar masih mengalami dualisme kepemimpinan. Kini ada dua kepengurusan Partai Golkar, berdasarkan hasil Musyawarah Nasional IX di Bali dan Munas IX di Jakarta.

Namun, Partai Golkar berencana akan menggunakan kepengurusan Munas VIII Riau pada 2009 lalu, sesuai yang disarankan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Seperti Kemenkumhan kemarin mengatakan, yang dianggap sah adalah hasil Munas Riau. Jadi kalau keputusan Riau, ini masih berjalan seperti biasa," kata politisi Partai Golkar Rambe Kamarulzaman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2014) siang.

Lagipula, lanjut Rambe, pengurus Golkar di daerah tidak pernah mengalami perpecahan. Perpecahan dan konflik internal, kata dia, hanya terjadi di tingkat pusat.

"Di daerah-daerah tidak ada ganda pengurus partai," ujar Ketua Komisi II DPR ini.

"Intinya kita siap lah. Nanti kan penjadwalan kita atur lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Zainuddin Amali mengatakan, kedua kubu akan berunding mengenai kepengurusan dalam waktu dekat. Perundingan mengenai kepengurusan bersama itu akan digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Kamis (22/1/2015) siang besok.

Namun demikian, Zainuddin belum dapat memastikan apakah perundingan susunan kepengurusan itu akan juga membahas mengenai ketua umum yang dipilih bersama-sama. (cr01/kc)