JAKARTA-Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penimbunan bahan bakar minyak, penyelundupan kayu, dan rekening gendut oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Aiptu Labora Sitorus, polisi yang diduga memiliki rekening Rp 1,5 triliun tersebut resmi ditahan.

"Hari ini Aiptu LS (Labora Sitorus) resmi dilakukan penahanan oleh penyidik," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Minggu (19/5) kemarin.

Boy mengatakan, anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua, itu disangka dengan pasal berlapis. Pasal yang disangkakan kepada Labora yaitu Pasal 3, Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau Pasal 78 ayat 5 dan 7 jo Pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terkait kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan.

"Sementara LS di tempatkan di Rutan Bareskrim," katanya.

Sebelumnya, Aiptu Labora ditangkap tim gabungan dari Polda Papua dan Bareskrim Polri saat mengunjungi kantor Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Sabtu (18/5) malam. Lantas, oleh petugas yang menangkapnya, Labora digelandang ke Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Labora diduga terlibat dalam kasus penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di Sorong dengan nama perusahaan PT SAW dan penyelundupan kayu dengan perusahaan PT R. Kasus bisnis BBM dan kayu ini telah diselidiki pada Maret 2013 oleh Polda Papua. Polisi pun menyita 1.000 ton solar dan 115 peti kemas berisi kayu olahan terkait kasus itu. Polisi menyebut tengah mendalami praktik pencucian uang serta transaksi yang mencapai total Rp 1,5 triliun sejak 2007.

Kompolnas menyesali tindakan kepolisian yang melakukan penangkapan Labora di halaman Kompolnas. Kompolnas menilai polisi tidak menghargai Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri. (rep05)