Nasional

Kisah Nama Menteri Jokowi dan 33 Helm Oranye

Jakarta - Karpet abu-abu sepanjang 20 meter memanjang di Pos Bitung, Terminal III Tanjung Priok, Jakarta Utara. Karpet itu menghampar diapit kontainer bertingkat di sisi kanan dan kirinya. Di atas karpet berdiri sebuah mikrofon di dekat meja panjang dengan 33 helm oranye di atasnya. "Panggung" mini itu langsung membelakangi laut dengan deretan kapal induk berisi kontainer. 
 
Malam ini sekitar pukul 19.00 WIB, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya beserta nomenkelatur kementerian. Berbeda dari presiden-presiden sebelumnya yang mengumumkan nama menteri di Istana Negara, Jokowi menyampaikan siapa saja para pembantunya di tempat yang khusus dengan konsep acara yang tak biasa. 
 
Menurut pihak penyelenggara yang menolak disebutkan namanya, pada sekitar pukul 18.45 Jokowi dan Kalla akan tiba di "pangggung" mini dengan menggunakan perahu. Perahu itu juga akan diisi menteri-menteri dalam kabinet yang akan diumumkan malam ini. Jokowi dan Kalla kemudian akan berdiri di atas karpet abu-abu itu dan memulai proses pengumuman. 
 
Jokowi dan Kalla akan memakai "topi proyek" berwarna oranye. Para menteri yang diumumkan itu kemudian akan "diserahi" topi proyek sebagai simbolisasi bahwa mereka mulai bekerja. Pantauan Tempo, di atas meja terdapat 33 buah topi proyek yang berjejer di atas meja. Belum jelas apakah hanya sebagian atau 33 menteri yang akan diumumkan atau hanya perwakilan saja. 
 
Acara pengumuman kabinet ini juga akan dilengkapi permainan tata cahaya. Saat Jokowi dan Kalla turun dari perahu, mereka akan "ditembak" okeh cahaya putih 1200 watt. Total daya untuk menunjang kekuatan cahaya mencapai 80 ribu watt. Selain itu, juga ada 52 speaker aktif untuk memeriahkan acara. 
 
Hingga kini sang empunya acara masih belum tampak di lokasi. Mungkin masih sibuk melakukan seleksi akhir menteri-menterinya atau mencari pengganti nama menteri yang diberi catatan kuning atau merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Peringatan dua lembaga itu harus diindahkan agar Jokowi bisa langsung bekerja tancap gas tanpa hambatan. (rep05)