Relawan Jokowi: KMP Lebih Diktator dari Orba
Jakarta-Kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam menenempatkan seluruh kursi pimpinan di DPR dan MPR RI dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dalam sebuah demokrasi. Pasalnya, KMP sengaja ingin menjadikan parlemen sebagai bentuk perlawanan atas kekalahan di pemilu presiden 2014 lalu.
Bahkan, menurut Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Sihol Manulang, KMP melakukan membangun tirani politik dan lebih jahat dari era orde baru di jaman Soeharto.
“Kami tegaskan bahwa KMP telah melakukan politik balas dendam yang lebih diktator dari Soeharto,” kata Sihol di Jakarta, kemarin.
Menurut Sihol, salah satu bentuk diktator adalah KMP tidak memberikan ruang bagi koalisi Indonesia Hebat untuk ikut duduk di kursi kepemimpinan parlemen, termasuk adanya rencana KMP yang akan menempati sejumlah alat kelengkapan di parlemen, salah satunya komisi-komisi DPR.
"Di zaman Soeharto saja, PPP yang merupakan lawan politiknya masih diberi ruang di legislatif," tukasnya.
Kalau ternyata KMP akan menjadikan parlemen sebagai ruang untuk melawan pemerintahan Jokowi-JK, kata Sihol, maka seluruh relawan beserta rakyat pemilih capres nomor urut dua ini juga telah mempersiapkan sejumlah agenda untuk melakukan perlawanan.
"Bara JP dan sejumlah relawan lainnya pagi tadi telah melakukan pertemuan pasca pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Kami pun telah mempersiapkan sejumlah agenda untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK, salah satunya akan menghadang perlawanan KMP jika menganggu pemerintahan baru ini," ungkapnya.
Apakah bentuk perlawanan itu? Sihol pun tak mau berkomentar banyak. “Kalau dominasi rakyat ternyata harus digerogoti, maka jika diperlukan, salah satunya kami akan menurunkan massa yang sangat besar untuk menjadi parlemen jalanan (demontrasi, Red),” tegasnya.
Lebih lanjut Sihol pun mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh KMP dengan menguasai parlemen justru telah membuat kegaduhan politik yang menimbulkan ketidakpercayaan publik dalam negeri maupun luar negeri terutama pelaku ekonomi.
"Hal itu terlihat dari nilai tukar rupiah dan indeks saham yang merosot,” tandasnya.
Namun hal itu dibantah oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Menurut mantan calon wakil presiden Hatta Rajasa, cita-cita KMP adalah menjaga negara ini menjadi bangsa yang maju dan besar. Bersama-sama berlomba dalam kebaikan.
"Tuduhan ada kegaduhan politik yang mengakibatkan ekonomi terpuruk. Saya tegaskan tidak ada kegaduhan politik. Karena cita-cita KMP adalah berlomba dalam kebaikan," tegas Hatta, di Jakarta.
Pasca KMP memenangkan posisi pimpinan MPR, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah dikatakan sempat anjlok. Situasi ini, sempat memicu Presiden terpilih Jokowi untuk membuat statement.
Jokowi mengingatkan para elit agar jangan menghianati amanat rakyat, apalagi dengan turunnya IHSG ini. "Kalau respons negatif itu tolong didengar. Artinya elite politik kita harus mendengar keinginan rakyat, keinginan pasar," kata Jokowi, Rabu (8/10) lalu. “Ini yang saya lihat tidak mendengar,” lanjut Jokowi.
Tapi, bagi Hatta yang pernah menjabat Menteri Koordinator Perekonomian ini, isu yang berkembang seiring memanasnya pertarungan politik KMP dengan Koalisi Indonesia Hebat atau KIH selama ini selalu menyudutkan pihaknya. (rep05)
LAINNYA
Tulis Komentar