Edited by Rohil Online Media
Hot News››

Afrizal Tuding Pengadaan Interior Kantor Bupati Baru Rohil Berlebihan

Jumat,05 Agustus 2016 | 11:40:00
  Afrizal Tuding Pengadaan Interior Kantor Bupati Baru Rohil Berlebihan
Ket Foto : Afrizal

BAGANSIAPIAPI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Afrizal menilai program pengadaan interior kantor Bupati di komplek perkantoran Pemkab Rohil di Kawasan Batu Enam Bagansiapiapi sebesar Rp5 Miliar sangat berlebihan dan terkesan menghamburkan uang.

"Idealnya dana sebesar itu diprioritaskan untuk pembangunan jalan yang masih banyak yang rusak," kata Afrizal saat ditemui diruangan komisi A DPRD Rohil. belum lama ini.

Dia menilai sepertinya pemerintah setempat terkesan mendahulukan yang belum bersifat prioritas ketimbang program yang menyentuh masyarakat.

"Masih banyak kondisi jalan di Rohil rusak parah seperti Jalan Lintas Pedamaran, Kubu hingga ke Kecamatan Pasir Limau Kapas, termasuk Jalan Lintas Sintong di Tanah Putih yang saat ini belum pernah diaspal," tuturnya.

Afrizal juga menyoroti kehadiran para pejabat Pemkab Rohil menghadiri Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke XXVI yang digelar di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa hari lalu.

"Mengapa pula Rohil yang membiayai untuk mewakili Provinsi Riau pada MTQ itu, carilah kabupaten/kota yang banyak duitnya. Apalagi sekarang dalam suasana defisit anggaran tentu diminta untuk berhemat," bebernya. (eri/DPRD)

Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Sabtu,13 Agustus 2016 | 09:00:00 WIB

Dewan Ingatkan Pemdes Harus Teliti Dalam Memilih Calon BPKep

Dewan Ingatkan Pemdes Harus Teliti Dalam Memilih Calon BPKep BAGANSIAPIAPI - Pemerintahan Desa (Pemdes) diminta untuk lebih jeli melihat aturan yang ada dalam memilih secara demokrasi Calon ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Karena untuk menjadi ketua BPKep para calon itu harus memehi syarat muthlak seperti mengerti dengan tata cara pemerintahan dan mampu bekerja mendampingi pemdes untuk memajukan suatu kepenghuluan. Demik....
Senin,01 Agustus 2016 | 11:45:00 WIB

Dewan Minta Disdik Copot Kepsek Yang Malakukan Pungli

  Dewan Minta Disdik Copot Kepsek Yang Malakukan Pungli BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rohil, H Tatang Hartono harapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Rokan Hilir agar mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) yang melakukan pungutan liar (pungli). Hal tersebut diungkapkan oleh Tatang Hartono disela-sela haering antara Komisi D DPRD Rohil dengan Dinas Pendidikan Rohil dan Kepala sekolah se kecamatan Ba....
Rabu,03 Agustus 2016 | 11:29:00 WIB

Dewan Sarankan Kritikan Melalui Media Sebagai Peningkatan Kinerja Pemkab Rohil

Dewan Sarankan Kritikan Melalui Media Sebagai Peningkatan Kinerja Pemkab Rohil BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim menyayangkan sikap Plt Sekda Surya Arfan yang terkesan enggan kritik atas kinerja Pemkab Rohil. Malahan, kerusakan jalan di Kota Bagansiapiapi sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh Pemkab Rohil dan perlu penanganan secepatnya. untuk itu, kritikan yang dilontarkan melalui media harus sebagai perbaikan kinerja, bukan anti kritik. ....
Minggu,29 Mei 2016 | 08:09:00 WIB

Ade Komarudin Keluhkan Sorotan Negatif Oleh Media Terhadap DPR

 Ade Komarudin Keluhkan Sorotan Negatif Oleh Media Terhadap DPR BATAM - Ketua DPR Ade Komarudin mengeluhkan kondisi DPR yang terus disorot negatif oleh media dan publik. Padahal menurut pria yang akrab disapa Akom ini, kinerja DPR sudah cukup maksimal di bawah kepemimpinannya. "DPR hancur-lebur. Saya miris bagaimana caranya memperbaiki DPR ini biar enggak digebukin terus? Saya frustasi," kata Ade saat pertemuan dengan wartawan-war....
Rabu,18 Mei 2016 | 07:29:00 WIB

Dahsyat.., KPK Sebut 66 Persen Anggota DPRD Riau Tak Lapor Harta Kekayaan

 Dahsyat.., KPK Sebut 66 Persen Anggota DPRD Riau Tak Lapor Harta Kekayaan PEKANBARU - Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa sebanyak 65 persen Anggota DPRD Riau belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke lembaga antirasuah itu. Sementara, kalangan eksekutif yang belum menyerahkan LHKPN sekitar 49,25 persen. "Yang legislatif 65,57 persen belum lapor, artinya anggota dewan yang ad....