Edited by Rohil Online Media
Hot News››

Ade Komarudin Keluhkan Sorotan Negatif Oleh Media Terhadap DPR

Minggu,29 Mei 2016 | 08:09:00
 Ade Komarudin Keluhkan Sorotan Negatif Oleh Media Terhadap DPR
Ket Foto : Ade Komarudin

BATAM - Ketua DPR Ade Komarudin mengeluhkan kondisi DPR yang terus disorot negatif oleh media dan publik. Padahal menurut pria yang akrab disapa Akom ini, kinerja DPR sudah cukup maksimal di bawah kepemimpinannya.

"DPR hancur-lebur. Saya miris bagaimana caranya memperbaiki DPR ini biar enggak digebukin terus? Saya frustasi," kata Ade saat pertemuan dengan wartawan-wartawan yang biasa meliput kegiatan DPR, di Batam, Jumat (27/5/2016).

Ade mencontohkan, saat masa sidang terakhir DPR tidak menghasilkan satupun undang-undang, sejumlah media langsung mengeluarkan kritik tajam. Padahal, kata dia, masa sidang DPR saat itu hanya berlangsung selama satu bulan sehingga wajar jika tidak ada UU yang dihasilkan.

"Padahal masa sidang sebelumnya lagi, yang berlangsung selama 3 bulan, kita berhasil mengesahkan 6 Undang-Undang," ujar Akom.

Akom menambahkan, penyusunan Undang-Undang juga bukanlah hal yang mudah dan bisa dikerjakan secara buru-buru. Apalagi ada sejumlah UU yang harus dikerjakan hati-hati karena banyak oknum mencoba memasukkan kepentingan mereka ke dalam UU yang dibahas, seperti RUU larangan minuman beralkohol dan RUU Merek.

"DPR ini kalau dikritik boleh, tapi jangan digebukin. Logikanya satu bulan masa sidang mana mungkin kita bisa menghasilkan UU," ucap Politisi Partai Golkar ini.(komp/nt)

Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Sabtu,13 Agustus 2016 | 09:00:00 WIB

Dewan Ingatkan Pemdes Harus Teliti Dalam Memilih Calon BPKep

Dewan Ingatkan Pemdes Harus Teliti Dalam Memilih Calon BPKep BAGANSIAPIAPI - Pemerintahan Desa (Pemdes) diminta untuk lebih jeli melihat aturan yang ada dalam memilih secara demokrasi Calon ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Karena untuk menjadi ketua BPKep para calon itu harus memehi syarat muthlak seperti mengerti dengan tata cara pemerintahan dan mampu bekerja mendampingi pemdes untuk memajukan suatu kepenghuluan. Demik....
Senin,01 Agustus 2016 | 11:45:00 WIB

Dewan Minta Disdik Copot Kepsek Yang Malakukan Pungli

  Dewan Minta Disdik Copot Kepsek Yang Malakukan Pungli BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rohil, H Tatang Hartono harapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Rokan Hilir agar mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) yang melakukan pungutan liar (pungli). Hal tersebut diungkapkan oleh Tatang Hartono disela-sela haering antara Komisi D DPRD Rohil dengan Dinas Pendidikan Rohil dan Kepala sekolah se kecamatan Ba....
Jumat,05 Agustus 2016 | 11:40:00 WIB

Afrizal Tuding Pengadaan Interior Kantor Bupati Baru Rohil Berlebihan

  Afrizal Tuding Pengadaan Interior Kantor Bupati Baru Rohil Berlebihan BAGANSIAPIAPI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Afrizal menilai program pengadaan interior kantor Bupati di komplek perkantoran Pemkab Rohil di Kawasan Batu Enam Bagansiapiapi sebesar Rp5 Miliar sangat berlebihan dan terkesan menghamburkan uang. "Idealnya dana sebesar itu diprioritaskan untuk pembangunan jalan yang masih banyak yang rus....
Rabu,03 Agustus 2016 | 11:29:00 WIB

Dewan Sarankan Kritikan Melalui Media Sebagai Peningkatan Kinerja Pemkab Rohil

Dewan Sarankan Kritikan Melalui Media Sebagai Peningkatan Kinerja Pemkab Rohil BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim menyayangkan sikap Plt Sekda Surya Arfan yang terkesan enggan kritik atas kinerja Pemkab Rohil. Malahan, kerusakan jalan di Kota Bagansiapiapi sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh Pemkab Rohil dan perlu penanganan secepatnya. untuk itu, kritikan yang dilontarkan melalui media harus sebagai perbaikan kinerja, bukan anti kritik. ....
Rabu,18 Mei 2016 | 07:29:00 WIB

Dahsyat.., KPK Sebut 66 Persen Anggota DPRD Riau Tak Lapor Harta Kekayaan

 Dahsyat.., KPK Sebut 66 Persen Anggota DPRD Riau Tak Lapor Harta Kekayaan PEKANBARU - Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa sebanyak 65 persen Anggota DPRD Riau belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke lembaga antirasuah itu. Sementara, kalangan eksekutif yang belum menyerahkan LHKPN sekitar 49,25 persen. "Yang legislatif 65,57 persen belum lapor, artinya anggota dewan yang ad....