Edited by Rohil Online Media
Hot News››

Ganti Rugi Lahan Perkantoran Pemko Terhenti

Jumat,20 Desember 2013 | 02:31:00
Ganti Rugi Lahan Perkantoran Pemko Terhenti
Ket Foto : Asisten I Setedako Pekanbaru, M Noer

PROSES ganti rugi lahan perkantoran Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru seluas 112,5 hektar di Tenayan Raya terhenti. Penyebabnya karena tak menemukan kata sepakat menyangkut harga tanah dari pemilik yang mematok Rp30 ribu per meter, sementara Pemko menawarkan Rp21 ribu per meter.

Hal ini dibenarkan Asisten I Setedako Pekanbaru, M Noer, Kamis (19/12/2013). "Sementara proses ganti rugi memang terhenti. Ini karena pemilik lahan meminta harga terlalu tinggi yakni, Rp30 ribu per meter. Sedangkan kita menawarkan Rp21 ribu per meter," sebut M Noer.

Sementara, sambungnya, Pemko Pekanbaru tak dapat menaikkan harga ganti rugi lahan secara mendadak karena yang menetapkan nilai ganti rugi lahan adalah tim independent. "Kalau melebihi ketetapan harga dari tim independent, tentu bertentangan dengan aturan," sambungnya.

Namun demikian, katanya, saat ini tim pengadaan lahan Pemko Pekanbaru masih terus melakukan pendekatan kepada pemilik lahan. "Bila nanti tercapai kesekapatan, pembayaran ganti rugi segera dilakukan sebelum akhir tahun ini. Tapi jika tidak tercapai kata sepakat, maka dana ganti rugi lahan yang disiapkan Rp50 miliar itu dikembalikan ke kas daerah," tegasnya.

Lahan di Soebrantas

Di sisi lain, pembebasan lahan di jalan Soebrantas Ujung sejak 4 tahun terakhir hingga kini juga belum dapat dilakukan. Pembebasan lahan ini direncanakan untuk pelebaran jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Terbenturnya pembebasan lahan ini akibat pemiliknya tak diketahui keberadaannya. "Menurut informasi, lahan itu juga masih bersengketa. Kemudian, sepanjang jalan itu ada juga pemilik lahan lainnya tidak diketahui alamatnya. Belum lagi pemilik lainnya tidak bersedia diganti rugi. Inilah yang menyebabkan kita sulit melakukan pelebaran jalan di Soebarantas Ujung," jelas Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pekanbaru, Adi Suaska, Kamis (20/12/2013).

Namun demikian, pihaknya sudah menugasi pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan berbagai upaya di lapangan terkait pembebasan lahan tersebut. "Kita pastikan sampai akhir tahun ini belum tuntas. Dan ini sudah tahun keempat," timpalnya.

Ia mejelaskan ada sekitar 15 persil lahan yang belum bisa dibebaskan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang terkendala pemilih lahan yang disengketakan tersebut tidak diketahui pemiliknya. Pihak pemko sendiri melalui pihak kelurahan dan kecamatan.

Untuk itu, tahun 2014 mendatang, Pemko akan menyiapkan Tim 9 untuk menentukan kebijakan pembebasan lahan tersebut jika tetap menemukan kendala. "Jika Tim 9 sudah bekerja, maka dana ganti rugi itu bisa dititipkan melalui pengadilan," katanya. (rep1)
 

Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Kamis,17 April 2014 | 12:32:00 WIB

Kapolda Riau Kunjungi Inhu

Kapolda Riau Kunjungi Inhu RENGAT - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Brigjen Pol Condro Kirono, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Rabu (16/4). Menurutnya, pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Inhu berjalan sukses. Condro didampingi Bupati Inhu, H Yopi Arianto SE, mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pematang Reba. Jenderal bintang satu itu b....
Kamis,17 April 2014 | 12:32:00 WIB

Tarif Listrik Industri Naik, Banyak Perusahaan Bakal Tutup

Tarif Listrik Industri Naik, Banyak Perusahaan Bakal Tutup JAKARTA - Pemerintah memastikan kenaikan tarif listrik industri golongan I-3 khusus perusahaan terbuka dan golongan I-4. Kenaikan tersebut dinilai akan membuat banyak perusahaan di dalam negeri kolaps. Kenaikan tarif listrik berlaku mulai Mei 2014 yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 9/2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Industri golo....
Kamis,17 April 2014 | 12:11:00 WIB

Sejumlah Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Riau Nonjob

Sejumlah Pejabat Eselon III dan IV Pemprov Riau Nonjob Pekanbaru-Mengejutkan, di tengah-tengah mutasi pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Pemprov Riau, Rabu (16/4/2014), ada beberapa pejabat yang ditetapkan non-job. Diantaranya Ahmad Ismail, Yanwar, Richi Wilianti, Raja Sriningsih dan Nasrul Akmal.   Ahmad Ismail sebelum menduduki jabatan sebagai Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, kemudi....
Rabu,16 April 2014 | 12:42:00 WIB

Wow! Tahun Ini Dishub Bakal Bangun 500 Halte TMP

Wow! Tahun Ini Dishub Bakal Bangun 500 Halte TMP PEKANBARU-Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menargetkan tahun ini akan dibangun 500 halte di Pekanbaru.   "Ada banyak keluhan dari masyarakat akan lamanya waktu tunggu Trans Metro Pekanbaru yang mencapai 25-30 menit di setiap halte, jadi untuk itu tahun ini kita akan buat halte sebanyak 500," ujar Kadishub Kota Pekanbaru, Syafril, Senin (14/4....
Rabu,16 April 2014 | 12:42:00 WIB

Sejumlah Pelanggaran UN SMA Ditemukan di Riau

Sejumlah Pelanggaran UN SMA Ditemukan di Riau PEKANBARU - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Provinsi Riau turut menjadi pantauan Ombudsman RI. Untuk itu, mulai Senin (14/4) Ombudsman RI Perwakilan Riau telah melakukan pemantauan UN di beberapa sekolah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Sekolah yang dipantau Ombudsman kemarin antara lain SMAN 8 Pekanbaru, SMKN 2 Pekanbaru, SMA Plus Provinsi Riau dan SMAN 2 Siak Hulu, Kabupaten Kam....
Kamis,17 April 2014 - 12:31:00 WIB

PDIP Menang di 77 Negara

Kamis,17 April 2014 - 12:32:00 WIB

Kapolda Riau Kunjungi Inhu

Kamis,17 April 2014 - 12:31:00 WIB

Pulau Hantu Ini Bakal Dijual Rp60 Miliar

Kamis,17 April 2014 - 12:31:00 WIB

Maling Motor di Kampar Kritis Diamuk Massa

Kamis,17 April 2014 - 12:33:00 WIB

Harga Emas Antam Turun

Kamis,17 April 2014 - 01:42:00 WIB

Rupanya Jupe Nyesal tak Punya Anak dari Gaston

Kamis,17 April 2014 - 01:41:00 WIB

Warga NU akan Dukung Prabowo Jika Kalla Wapres Jokowi

Kamis,17 April 2014 - 01:41:00 WIB

Suami Regina: Farhat akan Dihancurkan Secara Perlahan

Kamis,17 April 2014 - 01:41:00 WIB

Pelaku Pelecehan Seksual Diduga Masih Bekerja di TK JIS