Edited by Rohil Online Media
Hot News››

Ganti Rugi Lahan Perkantoran Pemko Terhenti

Jumat,20 Desember 2013 | 02:31:00
Ganti Rugi Lahan Perkantoran Pemko Terhenti
Ket Foto : Asisten I Setedako Pekanbaru, M Noer

PROSES ganti rugi lahan perkantoran Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru seluas 112,5 hektar di Tenayan Raya terhenti. Penyebabnya karena tak menemukan kata sepakat menyangkut harga tanah dari pemilik yang mematok Rp30 ribu per meter, sementara Pemko menawarkan Rp21 ribu per meter.

Hal ini dibenarkan Asisten I Setedako Pekanbaru, M Noer, Kamis (19/12/2013). "Sementara proses ganti rugi memang terhenti. Ini karena pemilik lahan meminta harga terlalu tinggi yakni, Rp30 ribu per meter. Sedangkan kita menawarkan Rp21 ribu per meter," sebut M Noer.

Sementara, sambungnya, Pemko Pekanbaru tak dapat menaikkan harga ganti rugi lahan secara mendadak karena yang menetapkan nilai ganti rugi lahan adalah tim independent. "Kalau melebihi ketetapan harga dari tim independent, tentu bertentangan dengan aturan," sambungnya.

Namun demikian, katanya, saat ini tim pengadaan lahan Pemko Pekanbaru masih terus melakukan pendekatan kepada pemilik lahan. "Bila nanti tercapai kesekapatan, pembayaran ganti rugi segera dilakukan sebelum akhir tahun ini. Tapi jika tidak tercapai kata sepakat, maka dana ganti rugi lahan yang disiapkan Rp50 miliar itu dikembalikan ke kas daerah," tegasnya.

Lahan di Soebrantas

Di sisi lain, pembebasan lahan di jalan Soebrantas Ujung sejak 4 tahun terakhir hingga kini juga belum dapat dilakukan. Pembebasan lahan ini direncanakan untuk pelebaran jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Terbenturnya pembebasan lahan ini akibat pemiliknya tak diketahui keberadaannya. "Menurut informasi, lahan itu juga masih bersengketa. Kemudian, sepanjang jalan itu ada juga pemilik lahan lainnya tidak diketahui alamatnya. Belum lagi pemilik lainnya tidak bersedia diganti rugi. Inilah yang menyebabkan kita sulit melakukan pelebaran jalan di Soebarantas Ujung," jelas Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pekanbaru, Adi Suaska, Kamis (20/12/2013).

Namun demikian, pihaknya sudah menugasi pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan berbagai upaya di lapangan terkait pembebasan lahan tersebut. "Kita pastikan sampai akhir tahun ini belum tuntas. Dan ini sudah tahun keempat," timpalnya.

Ia mejelaskan ada sekitar 15 persil lahan yang belum bisa dibebaskan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang terkendala pemilih lahan yang disengketakan tersebut tidak diketahui pemiliknya. Pihak pemko sendiri melalui pihak kelurahan dan kecamatan.

Untuk itu, tahun 2014 mendatang, Pemko akan menyiapkan Tim 9 untuk menentukan kebijakan pembebasan lahan tersebut jika tetap menemukan kendala. "Jika Tim 9 sudah bekerja, maka dana ganti rugi itu bisa dititipkan melalui pengadilan," katanya. (rep1)
 

Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Rabu,15 Juni 2016 | 03:19:00 WIB

Akhirnya, Pemko Putus Kontrak Perusahaan Pengangkut Sampah

Akhirnya, Pemko Putus Kontrak Perusahaan Pengangkut Sampah Pekanbaru-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akhirnya secara resmi memutus kontrak kerjasama dengan PT Multi Inti Guna (MIG) selaku pihak ketiga yang mengelola sampah di delapan kecataman di wilayah Pekanbaru. Sebelumnya belum ada keputusan yang jelas terkait kelanjutan kerja sama tersebut setelah habisnya batas waktu yang diberikan hingga Jumat (10/9/2016) lalu.   ....
Rabu,15 Juni 2016 | 03:11:00 WIB

Buruan, BI Pekanbaru Buka Layanan Penukaran Uang Kecil

Buruan, BI Pekanbaru Buka Layanan Penukaran Uang Kecil Pekanbaru-Mulai Selasa 13 Juni 2016 hingga 30 Juni 2016 Bank Indonesia (BI) Pekanbaru membuka layanan penukaran uang kecil di halaman BI Pekanbaru Jalan Sudirman Pekanbaru mulai pukul 09.00-12.00 WIB.   Informasi yang didapat dari petugas kepolisian dan security di Pos Jaga BI Pekanbaru Selasa (13/6/2016) menyebutkan kedatangan sekitar tujuh unit kontainer ke ....
Rabu,15 Juni 2016 | 03:02:00 WIB

Kemendagri Batalkan 31 Perda dari Riau

Kemendagri Batalkan 31 Perda dari Riau Pekanbaru-Sebanyak 3.143 peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah resmi dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal itu karena peraturan tersebut dinilai tak sesuai dengan semangat pembangunan dan jauh dari toleransi pada kelompok lain. Pengumuman penghapusan Perda dan Peraturan Kepala Daerah langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden.   ....
Jumat,10 Juni 2016 | 04:10:00 WIB

Gubri Ajukan Tiga Nama Calon Sekdaprov Riau ke Presiden

Gubri Ajukan Tiga Nama Calon Sekdaprov Riau ke Presiden PEKANBARU - Berdasarkan surat keputusan Nomor KPTS 019/Pansel-JPTM/2016 tentang hasil akhir seleksi Sekda Provinsi Riau, Tim Pansel menyatakan tiga nama lulus seleksi jabatan Sekdaprov Riau. Ketiga nama itu, di antaranya Ahmad Hijazi, Masperi, dan M Syukri.   Sebelumnya, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, mengaku sudah menerima tiga nama calon Sekdaprov Ri....
Jumat,10 Juni 2016 | 04:09:00 WIB

Kasus Korupsi Sampah, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru Diminta Copot

Kasus Korupsi Sampah, Kadis Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru Diminta Copot Pekanbaru-Ratusan buruh sampah PT Multi Inti Guna (PT MIG) yang melancarkan demo ke Kantor Walikota Pekanbaru menuntut upah mereka dibayarkan menuntut Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT mencopot Kadis Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pekanbaru Ir Edwin S, Kamis (9/6/2016).   Buruh juga menuntut transparansi anggaran kontrak Pemko Pekanbaru dengan PT MIG. Kemudian....