Edited by Rohil Online Media
Hot News››

Ganti Rugi Lahan Perkantoran Pemko Terhenti

Jumat,20 Desember 2013 | 02:31:00
Ganti Rugi Lahan Perkantoran Pemko Terhenti
Ket Foto : Asisten I Setedako Pekanbaru, M Noer

PROSES ganti rugi lahan perkantoran Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru seluas 112,5 hektar di Tenayan Raya terhenti. Penyebabnya karena tak menemukan kata sepakat menyangkut harga tanah dari pemilik yang mematok Rp30 ribu per meter, sementara Pemko menawarkan Rp21 ribu per meter.

Hal ini dibenarkan Asisten I Setedako Pekanbaru, M Noer, Kamis (19/12/2013). "Sementara proses ganti rugi memang terhenti. Ini karena pemilik lahan meminta harga terlalu tinggi yakni, Rp30 ribu per meter. Sedangkan kita menawarkan Rp21 ribu per meter," sebut M Noer.

Sementara, sambungnya, Pemko Pekanbaru tak dapat menaikkan harga ganti rugi lahan secara mendadak karena yang menetapkan nilai ganti rugi lahan adalah tim independent. "Kalau melebihi ketetapan harga dari tim independent, tentu bertentangan dengan aturan," sambungnya.

Namun demikian, katanya, saat ini tim pengadaan lahan Pemko Pekanbaru masih terus melakukan pendekatan kepada pemilik lahan. "Bila nanti tercapai kesekapatan, pembayaran ganti rugi segera dilakukan sebelum akhir tahun ini. Tapi jika tidak tercapai kata sepakat, maka dana ganti rugi lahan yang disiapkan Rp50 miliar itu dikembalikan ke kas daerah," tegasnya.

Lahan di Soebrantas

Di sisi lain, pembebasan lahan di jalan Soebrantas Ujung sejak 4 tahun terakhir hingga kini juga belum dapat dilakukan. Pembebasan lahan ini direncanakan untuk pelebaran jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Terbenturnya pembebasan lahan ini akibat pemiliknya tak diketahui keberadaannya. "Menurut informasi, lahan itu juga masih bersengketa. Kemudian, sepanjang jalan itu ada juga pemilik lahan lainnya tidak diketahui alamatnya. Belum lagi pemilik lainnya tidak bersedia diganti rugi. Inilah yang menyebabkan kita sulit melakukan pelebaran jalan di Soebarantas Ujung," jelas Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pekanbaru, Adi Suaska, Kamis (20/12/2013).

Namun demikian, pihaknya sudah menugasi pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan berbagai upaya di lapangan terkait pembebasan lahan tersebut. "Kita pastikan sampai akhir tahun ini belum tuntas. Dan ini sudah tahun keempat," timpalnya.

Ia mejelaskan ada sekitar 15 persil lahan yang belum bisa dibebaskan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang terkendala pemilih lahan yang disengketakan tersebut tidak diketahui pemiliknya. Pihak pemko sendiri melalui pihak kelurahan dan kecamatan.

Untuk itu, tahun 2014 mendatang, Pemko akan menyiapkan Tim 9 untuk menentukan kebijakan pembebasan lahan tersebut jika tetap menemukan kendala. "Jika Tim 9 sudah bekerja, maka dana ganti rugi itu bisa dititipkan melalui pengadilan," katanya. (rep1)
 

Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Selasa,24 Maret 2015 | 06:24:00 WIB

Cerita tentang Pasukan Kuning akan Segera Berakhir

Cerita tentang Pasukan Kuning akan Segera Berakhir Pekanbaru-Sebentar lagi, kita akan sulit menemukan penyapu jalan di Jalan Sudirman Pekanbaru. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah menganggarkan sekitar Rp. 5,8 Milyar untuk membeli dua unit mobil penyapu jalan atau Street Sweeper. Satu unit mobil dibandrol seharga Rp. 2,9 Milyar.   Mobil penyapu jalan atau Street Sweeper ini dapat bekerja 3 kali ....
Selasa,24 Maret 2015 | 06:23:00 WIB

Plt Gubri: Tak Benar Lahan Tahura Menyusut

 Plt Gubri: Tak Benar Lahan Tahura Menyusut Pekanbaru-Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Rsyadfjuliandi Rachman membantah adanya penyusutan lahan Taman Huta Raya Sultan Syarif Hasim dalam sidang paripurna terkait rancangan Peraturan Daerah pengelolaan kawasan hutan itu di Gedung DPRD Riau, di Pekanbaru, kemarin.   "Menanggapi Fraksi PDIP, berdasarkan data luas kawasan Tahura SSH berita panitia tata bat....
Selasa,24 Maret 2015 | 06:23:00 WIB

Soal Hiburan Malam, Pemko Dinilai tak Punya Taring

 Soal Hiburan Malam, Pemko Dinilai tak Punya Taring Pekanbaru-Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Rustam Panjaitan, menganggap Pemerintah Kota (Pemko)  lemah, karena tidak mampu menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang hiburan malam.   ''Apa gunanya dibuatkan Peraturan Daerah? Apa alasan Pemko tidak bisa menegakkannya?'' kata Rustamdi, kemarin.   Menurutnya, Pe....
Senin,23 Maret 2015 | 04:47:00 WIB

Kawasan TAHURA SSK Riau Perlu Penataan

Kawasan TAHURA SSK Riau Perlu Penataan PEKANBARU  – Pemerintah Provinsi Riau memastikan luasan kawasan taman hutan raya (Tahura) Sultan Syarif  Kasim tidak memiliki perbedaan atau perubahan. Hingga saat ini data yang dimiliki pemerintah provinsi dari SK Kementerian Kehutanan berdasarkan berita acara hasil pengukuran tanggal 13 Maret 1995 adalah sepanjang 42.200 meter atau seluas 6.172 hektare, bukan seluas 6.132 ....
Sabtu,21 Maret 2015 | 03:35:00 WIB

Gawat, Plt. Gubri Sebut 80 Persen Saluran Irigasi di Riau Rusak

 Gawat, Plt. Gubri Sebut 80 Persen Saluran Irigasi di Riau Rusak Pekanbaru-Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan sekitar 80 persen dari total panjang saluran irigasi di provinsi itu, dalam kondisi rusak sehingga menghambat upaya peningkatan produksi padi.   "Panjang saluran irigasi kita keseluruhannya 8.500 kilometer lebih, ada 80 persen yang kondisinya rusak ringan dan sedang. Ini jadi perha....