Edited by Rohil Online Media
Hot News››

Ganti Rugi Lahan Perkantoran Pemko Terhenti

Jumat,20 Desember 2013 | 02:31:00
Ganti Rugi Lahan Perkantoran Pemko Terhenti
Ket Foto : Asisten I Setedako Pekanbaru, M Noer

PROSES ganti rugi lahan perkantoran Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru seluas 112,5 hektar di Tenayan Raya terhenti. Penyebabnya karena tak menemukan kata sepakat menyangkut harga tanah dari pemilik yang mematok Rp30 ribu per meter, sementara Pemko menawarkan Rp21 ribu per meter.

Hal ini dibenarkan Asisten I Setedako Pekanbaru, M Noer, Kamis (19/12/2013). "Sementara proses ganti rugi memang terhenti. Ini karena pemilik lahan meminta harga terlalu tinggi yakni, Rp30 ribu per meter. Sedangkan kita menawarkan Rp21 ribu per meter," sebut M Noer.

Sementara, sambungnya, Pemko Pekanbaru tak dapat menaikkan harga ganti rugi lahan secara mendadak karena yang menetapkan nilai ganti rugi lahan adalah tim independent. "Kalau melebihi ketetapan harga dari tim independent, tentu bertentangan dengan aturan," sambungnya.

Namun demikian, katanya, saat ini tim pengadaan lahan Pemko Pekanbaru masih terus melakukan pendekatan kepada pemilik lahan. "Bila nanti tercapai kesekapatan, pembayaran ganti rugi segera dilakukan sebelum akhir tahun ini. Tapi jika tidak tercapai kata sepakat, maka dana ganti rugi lahan yang disiapkan Rp50 miliar itu dikembalikan ke kas daerah," tegasnya.

Lahan di Soebrantas

Di sisi lain, pembebasan lahan di jalan Soebrantas Ujung sejak 4 tahun terakhir hingga kini juga belum dapat dilakukan. Pembebasan lahan ini direncanakan untuk pelebaran jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Terbenturnya pembebasan lahan ini akibat pemiliknya tak diketahui keberadaannya. "Menurut informasi, lahan itu juga masih bersengketa. Kemudian, sepanjang jalan itu ada juga pemilik lahan lainnya tidak diketahui alamatnya. Belum lagi pemilik lainnya tidak bersedia diganti rugi. Inilah yang menyebabkan kita sulit melakukan pelebaran jalan di Soebarantas Ujung," jelas Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Pekanbaru, Adi Suaska, Kamis (20/12/2013).

Namun demikian, pihaknya sudah menugasi pihak kelurahan dan kecamatan untuk melakukan berbagai upaya di lapangan terkait pembebasan lahan tersebut. "Kita pastikan sampai akhir tahun ini belum tuntas. Dan ini sudah tahun keempat," timpalnya.

Ia mejelaskan ada sekitar 15 persil lahan yang belum bisa dibebaskan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang terkendala pemilih lahan yang disengketakan tersebut tidak diketahui pemiliknya. Pihak pemko sendiri melalui pihak kelurahan dan kecamatan.

Untuk itu, tahun 2014 mendatang, Pemko akan menyiapkan Tim 9 untuk menentukan kebijakan pembebasan lahan tersebut jika tetap menemukan kendala. "Jika Tim 9 sudah bekerja, maka dana ganti rugi itu bisa dititipkan melalui pengadilan," katanya. (rep1)
 

Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Selasa,02 September 2014 | 12:02:00 WIB

Ketersediaan BBM di Inhu Kembali Normal

Ketersediaan BBM di Inhu Kembali Normal RENGAT - Ketersediaan bahan bakar minyak di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, kembali normal meski masih terlihat adanya antrean kendaraan di tiap Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU).   Menurut salah seorang manager SPBU di Inhu, Oxy Maryuanda SE, Senin (1/9), antrean yang ....
Selasa,02 September 2014 | 12:02:00 WIB

Jalan Riau Akan Diperlebar Antisipasi Kemacetan

Jalan Riau Akan Diperlebar Antisipasi Kemacetan PEKANBARU - Untuk mengantisipasi kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk, Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berencana akan melakukan pelebaran terhadap jalan Riau yang rencananya dilaksanakan pada 2015 mendatang.   Kepala Dinas Bina....
Selasa,02 September 2014 | 12:02:00 WIB

MoU KUA/PPAS APBD 2015 Riau Tertunda

MoU KUA/PPAS APBD 2015 Riau Tertunda PEKANBARU - Rencana Penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) KUA/PPS APBD 2015 antara Kepala Daerah Provinsi Riau dengan DPRD Riau, Senin (1/9) batal terlaksana karena belum dicetaknya buku KUA/PPAS terebut oleh Bappeda.   "Bukunya belum siap, sedang proses cet....
Selasa,02 September 2014 | 12:04:00 WIB

Dana Bansos Legislator Riau Tidak Ada di APBD 2015

Dana Bansos Legislator Riau Tidak Ada di APBD 2015 PEKANBARU - Salah seorang Legislator Riau yang juga menjabat Ketua Komisi B, DPRD Riau menyebutkan, dana Bantuan Sosial (Bansos) legislator di APBD 2015 tidak ada dengan alasan efisiensi anggaran.   "Kalau Bansos yang sifatnya untuk bantuan pada lembaga atau organisasi ....
Selasa,02 September 2014 | 12:05:00 WIB

Korban Pelecehan Tantang Gubernur Riau Bersumpah di Masjid Istiqlal

Korban Pelecehan Tantang Gubernur Riau Bersumpah di Masjid Istiqlal PEKANBARU - Perempuan yang melaporkan Gubernur Riau Annas Maamun ke polisi, Wide Wirawaty, dalam kasus dugaan kejahatan pelecehan seksual dan asusila, membantah ada motif pemerasan maupun politik yang melatarbelakangi dirinya mengadukan orang nomor satu di Provinsi Riau itu ke penegak hukum.   ....
Selasa,02 September 2014 - 06:12:00 WIB

Ini Dia Alasan Falcao Pindah ke Manchester United

Selasa,02 September 2014 - 06:12:00 WIB

KPK Ajukan Banding Soal Vonis Ratu Atut

Selasa,02 September 2014 - 06:11:00 WIB

Eks Isteri Andhika Ngaku Pelaku Adegan Mesum Itu Dirinya

Selasa,02 September 2014 - 06:11:00 WIB

Pendaftar Calon Pimpinan KPK Sudah 47 Orang

Selasa,02 September 2014 - 06:11:00 WIB

SDA Tetap Ogah Mundur dari Ketup PPP

Selasa,02 September 2014 - 06:11:00 WIB

Harga Elpiji Diusulkan Naik Rp1.000-Rp1.500

Selasa,02 September 2014 - 06:11:00 WIB

Inspirasi Minggu Ini: Hati-Hati Kalau Curhat di Media Sosial

Selasa,02 September 2014 - 06:11:00 WIB

Mau Beli Rumah, Polisi Ini Malah Ketipu Rp335 Juta

Selasa,02 September 2014 - 06:11:00 WIB

Smartphone Tertipis Sebesar Pensil telah Dirilis