Edited by Rohil Online Media
Hot News››

MPR : Nama Ketua MPR konsultasikan Dulu ke Parpol

Rabu,19 Juni 2013 | 05:24:00
MPR : Nama Ketua MPR konsultasikan Dulu ke Parpol
Ket Foto :
Jakarta - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari meminta Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) mengkonsultasikan terlebih dahulu nama-nama calon ketua MPR pengganti almarhum Taufiq Kiemas.
 
"Kami meminta agar fraksi PDI-P mengkonsultasikan nama calon ketua MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi di MPR, agar penggantinya dapat legitimatisi dan kepercayaan yang tinggi," ujar Hajriyanto di Gedung DPR, Senayan, Selasa (18/6/2013).
 
Menurutnya, selain berkonsultasi dengan para pimpinan Fraksi di MPR, PDI-P juga harus mengkonsultasikan nama calon ketua MPR nanti ke Ketua umum sembilan partai politik yang ada di DPR.
 
"Dalam semangat konsensus mengkonsultasikannya ke pimpinan parpol, agar ada semangat kebersamaan," imbuhnya.
 
Jika hal itu sudah dilakukan dapat dipastikan nantinya calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR akan mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen. Karena MPR merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan tertinggi.
 
"Karena tugas MPR tertinggi bisa melengserkan presiden dan wakil presiden, merubah konstitusi dan bisa diterima semua golongan maka soal senioritas itu menjadi yang utama," tandasnya.(rep03)
 
Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Jumat,29 April 2016 | 10:53:00 WIB

Plt Gubri Tidak Tegas Terhadap Bawahanya

 Plt Gubri Tidak Tegas Terhadap Bawahanya PEKANBARU - Plt Gubernur Riau dinilai tidak serius dalam mengambil kebijakan, terkait rendahnya serapan APBD oleh sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Riau. Pihak DPRD Riau menilai, sebagai pemegang kuasa tertinggi di pemerintahan provinsi, seharusnya Plt Gubernur Riau bisa mengambil kebijakan strategis dan bersikap tegas terhadap jajarannya dalam upaya peningkatan serapan anggaran. A....
Jumat,29 April 2016 | 10:52:00 WIB

Makin Seruuu, Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS ke MKD DPR

  Makin Seruuu, Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS ke MKD DPR JAKARTA - Perseteruan antara Fahri Hamzah dengan para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki babak baru. Hari ini Fahri melaporkan tiga petinggi PKS ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR karena dianggap merugikan Fahri. Ketiganya yakni, Sohibul Iman yang merupakan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua Majelis Syuro dan Surahman Hidayat selaku Ketua Dewan Syariah PKS.....
Kamis,28 April 2016 | 07:29:00 WIB

Horeee.., Anggota DPR Tak Perlu Mundur Untuk Nyalon Bupati

 Horeee.., Anggota DPR Tak Perlu Mundur Untuk Nyalon Bupati JAKARTA – Meski belum diputuskan melalui Rapat Paripurna, namun pemerintah bersama DPR telah menyepakati beberapa poin dalam draf revisi UU Pilkada. Salah satunya adalah anggota Dewan yang mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati dan wali kota, tidak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan. Mereka cukup mengajukan cuti dan mundur dari jabatannya pada alat kelengkapan dewan (AKD). ....
Rabu,27 April 2016 | 03:57:00 WIB

Pilihan Terakhir Megawati Melawan Ahok: Risma!

 Pilihan Terakhir Megawati Melawan Ahok: Risma! Jakarta - PDIP DKI Jakarta menggelar penjaringan cagub DKI penantang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sudah ada 34 nama bakal cagub dan cawagub DKI mendaftar, namun tak ada yang cukup kuat. Akankah PDIP menunjuk kadernya sendiri di Pilgub DKI?   Pertanyaan besar ini muncul karena nama-nama yang mendaftar penjaringan cagub DKI dari PDIP masih kurang kuat dari seg....
Rabu,27 April 2016 | 03:58:00 WIB

Lukman Edy: Revisi UU Pilkada Hapus Diskriminasi

 Lukman Edy: Revisi UU Pilkada Hapus Diskriminasi JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menilai dalam revisi UU No 8 tahun 2015 tentang Pilkada menghapus diskriminasi terhadap calon kepala daerah untuk membuka kesempatan luas bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.   "Diskriminasi tersebut adalah soal figur yang maju sebagai calon kepala daerah, mundur atau tidak dari jabatan se....