Edited by Rohil Online Media
Hot News››

Dewan Ingatkan Pemdes Harus Teliti Dalam Memilih Calon BPKep

Sabtu,13 Agustus 2016 | 09:00:00
Dewan Ingatkan Pemdes Harus Teliti Dalam Memilih Calon BPKep
Ket Foto : Ucok Muktar

BAGANSIAPIAPI - Pemerintahan Desa (Pemdes) diminta untuk lebih jeli melihat aturan yang ada dalam memilih secara demokrasi Calon ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Karena untuk menjadi ketua BPKep para calon itu harus memehi syarat muthlak seperti mengerti dengan tata cara pemerintahan dan mampu bekerja mendampingi pemdes untuk memajukan suatu kepenghuluan.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Rohil, Ucok Muchtar, Jumat (12/8) di Bagansiapiapi. Ia menerangkan bahwa singkatan BPKep yang dulunya dikenal dengan nama BKP telah dirobah sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) nomor 11 tahun 2015. Nah, didalam perda itu juga disebutkan sebagai demokrasi yang ada di pemerintahan desa diperlukan adanya lembaga pengawasan yang tugasnya untuk memajukan desa.

Disebutkan Politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rohil ini, Para calon BPKep tentunya selain melengkapi syarat administrasi juga harus mengikuti tes uji kelayakan dan tes urin yang tujuannya agar terhindar dari penggunaan Narkoba. Selian itu setiap calon BPKep juga harus berdomisi didesa setempat. Sesuai dengan peraturan tidak dibenarkan warga yang mempunyai masalah hukum atau terikat dibawah pengaruh Narkoba, "Ujar Ucok Muchtar.

"Jadi, Intinya pemerintahan desa haru jeli melihat aturan yang ada terhadap calon ketua BPKep. Jangan sampai ketua BPKep itu dilakukan dengan penunjukkan, akan tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku, "Tegasnya. Ditambahkan, Mengenai pergantian nama BPK dengan BPKep pemerintah desa setempat diharapkan melakukan semacam sosialisasi kepada masyarakat didaerahnya masing-masing.

Sejauh ini bebernya masih banyak dikantor desa masih memakai plang nama lembaga BPK, Seharusnya Plang nama itu telah diganti dengan BPKep. Untuk itu kita harapkan pemkab Rohil melalui instansi terkait untuk secepatnya melakukan sosialisasi lanjutan agar masyarakat dinegeri seribu kubah ini mengetahuinya, "Pungkasnya. (Adv/DPRD/ri)

Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Senin,01 Agustus 2016 | 11:45:00 WIB

Dewan Minta Disdik Copot Kepsek Yang Malakukan Pungli

  Dewan Minta Disdik Copot Kepsek Yang Malakukan Pungli BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rohil, H Tatang Hartono harapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Rokan Hilir agar mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) yang melakukan pungutan liar (pungli). Hal tersebut diungkapkan oleh Tatang Hartono disela-sela haering antara Komisi D DPRD Rohil dengan Dinas Pendidikan Rohil dan Kepala sekolah se kecamatan Ba....
Jumat,05 Agustus 2016 | 11:40:00 WIB

Afrizal Tuding Pengadaan Interior Kantor Bupati Baru Rohil Berlebihan

  Afrizal Tuding Pengadaan Interior Kantor Bupati Baru Rohil Berlebihan BAGANSIAPIAPI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Afrizal menilai program pengadaan interior kantor Bupati di komplek perkantoran Pemkab Rohil di Kawasan Batu Enam Bagansiapiapi sebesar Rp5 Miliar sangat berlebihan dan terkesan menghamburkan uang. "Idealnya dana sebesar itu diprioritaskan untuk pembangunan jalan yang masih banyak yang rus....
Rabu,03 Agustus 2016 | 11:29:00 WIB

Dewan Sarankan Kritikan Melalui Media Sebagai Peningkatan Kinerja Pemkab Rohil

Dewan Sarankan Kritikan Melalui Media Sebagai Peningkatan Kinerja Pemkab Rohil BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim menyayangkan sikap Plt Sekda Surya Arfan yang terkesan enggan kritik atas kinerja Pemkab Rohil. Malahan, kerusakan jalan di Kota Bagansiapiapi sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh Pemkab Rohil dan perlu penanganan secepatnya. untuk itu, kritikan yang dilontarkan melalui media harus sebagai perbaikan kinerja, bukan anti kritik. ....
Minggu,29 Mei 2016 | 08:09:00 WIB

Ade Komarudin Keluhkan Sorotan Negatif Oleh Media Terhadap DPR

 Ade Komarudin Keluhkan Sorotan Negatif Oleh Media Terhadap DPR BATAM - Ketua DPR Ade Komarudin mengeluhkan kondisi DPR yang terus disorot negatif oleh media dan publik. Padahal menurut pria yang akrab disapa Akom ini, kinerja DPR sudah cukup maksimal di bawah kepemimpinannya. "DPR hancur-lebur. Saya miris bagaimana caranya memperbaiki DPR ini biar enggak digebukin terus? Saya frustasi," kata Ade saat pertemuan dengan wartawan-war....
Rabu,18 Mei 2016 | 07:29:00 WIB

Dahsyat.., KPK Sebut 66 Persen Anggota DPRD Riau Tak Lapor Harta Kekayaan

 Dahsyat.., KPK Sebut 66 Persen Anggota DPRD Riau Tak Lapor Harta Kekayaan PEKANBARU - Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa sebanyak 65 persen Anggota DPRD Riau belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke lembaga antirasuah itu. Sementara, kalangan eksekutif yang belum menyerahkan LHKPN sekitar 49,25 persen. "Yang legislatif 65,57 persen belum lapor, artinya anggota dewan yang ad....