Dahsyat.., KPK Sebut 66 Persen Anggota DPRD Riau Tak Lapor Harta Kekayaan
Edited by Rohil Online Media
Hot News››

Dahsyat.., KPK Sebut 66 Persen Anggota DPRD Riau Tak Lapor Harta Kekayaan

Rabu,18 Mei 2016 | 07:29:00
 Dahsyat.., KPK Sebut 66 Persen Anggota DPRD Riau Tak Lapor Harta Kekayaan
Ket Foto : Anggota DPRD Riau saat diambil sumpah sebagao anggota dewan

PEKANBARU - Tim Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa sebanyak 65 persen Anggota DPRD Riau belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke lembaga antirasuah itu. Sementara, kalangan eksekutif yang belum menyerahkan LHKPN sekitar 49,25 persen.

"Yang legislatif 65,57 persen belum lapor, artinya anggota dewan yang ada sekarang itu belum sampai 50 persen yang sudah melaporkan harta kekayaannya," kata Koordinator Tim Korsup KPK Sumatera Utara, Riau, dan Banten, Wawan Wardiana di Pekanbaru, Rabu (18/5/2016).

Wawan menilai, kesadaran kalangan eksekutif lebih baik dibanding legislatif di Riau. Meski, angkanya belum maksimal. Pelaporan itu, kata dia, adalah program tunas integritas yang sudah dilakukan hingga level kepala Satuan Kerja perangkat Daerah.

Mestinya, dengan program ini, tingkat korupsi di sebuah daerah akan berkurang atau hilang sama sekali. Sebab, pelaporan LHKPN, imbunya, mirip obat generik. "Tapi belum mempan juga dan tetap saja korupsi berulang," tambahnya.

Indikasinya, Wawan berkelakar, banyak eksekutif maupun legislatif serta swasta yang berkunjung ke KPK. "Dan tidak kembali lagi," kata dia.

Pencegahan reguler seperti LHKPN dan pengendalian gratifikasi, dinilainya sudah tidah ampuh lagi. Komisi antirasuah merumuskan formula baru untuk menekan korupsi. "Harus dikasih lagi obat paten," imbuhnya.

Pada kepemimpinan KPK kali ini, para komisioner memiliki program anak emas. Yakni daerah-daerah yang tingkat korupsinya cenderung tinggi.

KPK menunjuk enam provinsi sebagai anak emas. Antara lain Sumut, Riau, dan Banten. Itu karena dari tiga daerah itu mulai dari gubernur, DPRD, dan pengusaha sudah tertangkap KPK.

Selanjutnya tiga daerah lagi yang jadi anak emas adalah provinsi yang punya otonomi khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat.

"Enam daerah ini menjadi fokus. Tiga daerah merupakan pencegahan pascapenindakan dan tiga daerah lagi karena banyak dana pusat mengalir ke daerah," sebutnya.(mt/rd)
 

Tulis Komentar
Baca Berita Lainnya
Sabtu,13 Agustus 2016 | 09:00:00 WIB

Dewan Ingatkan Pemdes Harus Teliti Dalam Memilih Calon BPKep

Dewan Ingatkan Pemdes Harus Teliti Dalam Memilih Calon BPKep BAGANSIAPIAPI - Pemerintahan Desa (Pemdes) diminta untuk lebih jeli melihat aturan yang ada dalam memilih secara demokrasi Calon ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Karena untuk menjadi ketua BPKep para calon itu harus memehi syarat muthlak seperti mengerti dengan tata cara pemerintahan dan mampu bekerja mendampingi pemdes untuk memajukan suatu kepenghuluan. Demik....
Senin,01 Agustus 2016 | 11:45:00 WIB

Dewan Minta Disdik Copot Kepsek Yang Malakukan Pungli

  Dewan Minta Disdik Copot Kepsek Yang Malakukan Pungli BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rohil, H Tatang Hartono harapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Rokan Hilir agar mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) yang melakukan pungutan liar (pungli). Hal tersebut diungkapkan oleh Tatang Hartono disela-sela haering antara Komisi D DPRD Rohil dengan Dinas Pendidikan Rohil dan Kepala sekolah se kecamatan Ba....
Jumat,05 Agustus 2016 | 11:40:00 WIB

Afrizal Tuding Pengadaan Interior Kantor Bupati Baru Rohil Berlebihan

  Afrizal Tuding Pengadaan Interior Kantor Bupati Baru Rohil Berlebihan BAGANSIAPIAPI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Afrizal menilai program pengadaan interior kantor Bupati di komplek perkantoran Pemkab Rohil di Kawasan Batu Enam Bagansiapiapi sebesar Rp5 Miliar sangat berlebihan dan terkesan menghamburkan uang. "Idealnya dana sebesar itu diprioritaskan untuk pembangunan jalan yang masih banyak yang rus....
Rabu,03 Agustus 2016 | 11:29:00 WIB

Dewan Sarankan Kritikan Melalui Media Sebagai Peningkatan Kinerja Pemkab Rohil

Dewan Sarankan Kritikan Melalui Media Sebagai Peningkatan Kinerja Pemkab Rohil BAGANSIAPIAPI - Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim menyayangkan sikap Plt Sekda Surya Arfan yang terkesan enggan kritik atas kinerja Pemkab Rohil. Malahan, kerusakan jalan di Kota Bagansiapiapi sudah tidak bisa lagi ditutupi oleh Pemkab Rohil dan perlu penanganan secepatnya. untuk itu, kritikan yang dilontarkan melalui media harus sebagai perbaikan kinerja, bukan anti kritik. ....
Minggu,29 Mei 2016 | 08:09:00 WIB

Ade Komarudin Keluhkan Sorotan Negatif Oleh Media Terhadap DPR

 Ade Komarudin Keluhkan Sorotan Negatif Oleh Media Terhadap DPR BATAM - Ketua DPR Ade Komarudin mengeluhkan kondisi DPR yang terus disorot negatif oleh media dan publik. Padahal menurut pria yang akrab disapa Akom ini, kinerja DPR sudah cukup maksimal di bawah kepemimpinannya. "DPR hancur-lebur. Saya miris bagaimana caranya memperbaiki DPR ini biar enggak digebukin terus? Saya frustasi," kata Ade saat pertemuan dengan wartawan-war....